Kajian ini dilatar belakangi oleh adanya kebijakan pemerintah Provinsi Bali yang melibatkan Lembaga Desa adat di Bali sebagai tim penanganan COVID-19. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman penanganan COVID-19 berlandaskan Tri Hita Karana oleh desa adat di Bali. Untuk mengkaji permasalahan penelitian maka dilakukan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan keterlibatan desa adat sebagai tim satgas penanganan COVID-19 diawali dengan pertemuan antara pemerintah Provinsi Bali dengan Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali dengan keluar surat keputusan nomor 472/ 1571/PPDA/DPMA dan Nomor 05/SK/MDA-ProvBali/III/2020 tertanggal 28 Maret 2020. Bentuk implementasi dari kebijakan itu dilaksanakan berdasarkan konsep Tri Hita Karana yang terdiri dari parhyangan dengan melakukan ritual agama seperti membatasi kegiatan adat dan pendekatan religius. Pawongan dengan melakukan pengawasan keluar masuknya masyarakat dan pembagian masker melalui pecalang polisi adat, dan palemahan melakukan penyediaan tempat cuci tangan dan penyemprotan disinfektan di lingkungan desa adat. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free SOCIUS Vol. 7, No. 1, Th. 2020 ISSN 2356-4180 cetak 2442-8663 online REDAKSI JURNAL SOCIUS Editor in Chief Desy Mardhiah Managing Editor Erda Fitriani Editorial Board Elfitra Baikoeni Vieronica Varbi Sununianti Eka Vidya Putra Selinaswati Ike Sylvia Erianjoni Emizal Amri Mohammad Isa Gautama Khairul Fahmi Reno Fernandes Reviewer Rebecca Fanany Deakin University, Australia Elly Malihah Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia Nur Hidayat Sardini Universitas Diponegoro, Indonesia Ubedilah Badrun Universitas Negeri Jakarta, Indonesia Moh. Yasir Alimi Universitas Negeri Semarang, Indonesia Ferdinand Kerebungu Universitas Negeri Menado, Indonesia Jendrius Universitas Andalas, Indonesia Lucky Zamzami Universitas Andalas, Indonesia Adri Febrianto Universitas Negeri Padang, Indonesia Ikhwan Universitas Negeri Padang, Indonesia Aisiah Universitas Negeri Padang, Indonesia Junaidi Indrawadi Universitas Negeri Padang, Indonesia Sadri Chaniago Universitas Andalas, Indonesia Ambo Upe Universitas Haluoleo, Indonesia Elva Ronaning Roem Universitas Andalas, Indonesia Siska Sasmita Universitas Negeri Padang, Indonesia Afrizal Universitas Andalas, Indonesia Layout Editor Rhavy Ferdyan, Technical Support Rudi Mahesa, Alamat Redaksi Jurusan Sosiologi FIS UNP Jl. Kampus UNP Air Tawar e-mail socius Penerbit Labor Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang DAFTAR ISI Artikel Yani Fathur Rohman Transformasi Gym Antara Olahraga, Simbol, dan Representasi Status Sosial Halaman 1-12 Mutiya Ardila, Mudjiran Mudjiran, Agus Irianto Tingkat Psychological Well-Being Keluarga Miskin Kota Padang Halaman 13-22 Irwan Sofyan, Kurniawati Gunardi Implementasi Pendidikan Formal bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung Halaman 23-36 Fathur Rozy, Pratama Aditya R., Rachmad Febriansyah, Fandi Ahmad F., Amarul Ilham R, Agus Machfud Fauzi Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019 Halaman 37-44 Tuti Anggraini, Erda Fitriani, Emizal Amri Makna Simbol Upacara Kematian Suntiang Bungo Sanggua dan Saluak Halaman 45-53 I Wayan Putra Yasa Tri Hita Karana untuk Pencegahan COVID-19 di Bali Halaman 54-66 Jurnal Socius Journal of Sociology Research and Education Th. 2019 ISSN Online 2442-8663 – Print 2356-4180 Email socius DOI Jurnal Socius Journal of Sociology Research and Education Vol. 7, Th. 2020 ISSN Online 2442-8663 – Print 2356-4180 54 Copyright©2020, Jurnal Socius Tri Hita Karana untuk Pencegahan COVID-19 di Bali I Wayan Putra Yasa Universitas Pendidikan Ganesha Email yanputra666 Abstrak Kajian ini dilatar belakangi oleh adanya kebijakan pemerintah Provinsi Bali yang melibatkan Lembaga Desa adat di Bali sebagai tim penanganan COVID-19. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman penanganan COVID-19 berlandaskan Tri Hita Karana oleh desa adat di Bali. Untuk mengkaji permasalahan penelitian maka dilakukan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan keterlibatan desa adat sebagai tim satgas penanganan COVID-19 diawali dengan pertemuan antara pemerintah Provinsi Bali dengan Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali dengan keluar surat keputusan nomor 472/ 1571/PPDA/DPMA dan Nomor 05/SK/MDA-ProvBali/III/2020 tertanggal 28 Maret 2020. Bentuk implementasi dari kebijakan itu dilaksanakan berdasarkan konsep Tri Hita Karana yang terdiri dari parhyangan dengan melakukan ritual agama seperti membatasi kegiatan adat dan pendekatan religius. Pawongan dengan melakukan pengawasan keluar masuknya masyarakat dan pembagian masker melalui pecalang polisi adat, dan palemahan melakukan penyediaan tempat cuci tangan dan penyemprotan disinfektan di lingkungan desa adat. Kata kunci Bali, COVID-19, Desa adat Abstract This study is motivated by the policy of the provincial government of Bali which involves the Village Customary Institution in Bali as an agency handling COVID-19. The aim is to get an understanding of the COVID-19 handler based on Tri Hita Karana by traditional villages in Bali. To study the research problem, a literature study. The results of the study aimed at the involvement of traditional villages as the task force team for handling COVID-19, beginning with a meeting between the provincial government of Bali and the Bali Provincial Majelis Desa adat MDA with a decree number 472/1571 / PPDA / DPMA and Number 05 / SK / MDA-ProvBali / III / 2020 dated 28th March 2020. The form of implementation of the policy was carried out based on the Tri Hita Karana concept which consists of parhyangan by conducting religious rituals such as restricting traditional activities, religious approaches. Pawongan by monitoring the entry and exit of the community and the distribution of masks through pecalang traditional police, and Palemahan provide a place to wash hands and to spray disinfectant in the customary village environment. Keywords Bali, COVID-19, Traditional village Received May 13, 2020 Revised June 29, 2020 Available Online June 30, 2020 I Wayan Putra Yasa Tri Hita Karana untuk Pencegahan Covid-19 di Bali Jurnal Socius Journal of Sociology Research and Education Vol. 7, Th. 2020 ISSN Online 2442-8663 – Print 2356-4180 55 Copyright©2020, Jurnal Socius Pendahuluan Dunia saat ini sedang mengalami cobaan dari alam semesta berupa pandemi COVID-19. Istilah COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus desease 2019, yakni penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 yang pertama kali muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 wikipedia, 2020. Akibat dari penyebaran virus COVID-19 yang semakin masif ke seluruh dunia. Akhirnya WHO sebagai lembaga kesehatan dunia tertinggi menaikkan status penyebaran COVID-19 sebagai pandemi tanggal 11 Maret 2020. Peningkatan status sebagai Pandemi karena peningkatan jumlah kasus serta menyebar luas ke seluruh dunia. Luasnya persebaran virus ini bisa dilihat dari perkembangan virus yang begitu cepat. Sejak kasus pertama bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 virus COVID-19 telah menjangkiti 210 negara di dunia. Penyebaran kasus COVID-19 itu juga menjangkiti Indonesia pertanggal 2 Maret 2020, presiden RI bersama Menteri Kesehatan Dr. Terawan menyampaikan berita kasus 01 dan 02 Ihsanuddin, 2020. Pasca informasi kasus 01 dan 02 peningkatan jumlah pasien COVID-19 per hari semakin meningkat, data terakhir 9 Mei 2020. Rincian pasien COVID-19 di Indonesia berjumlah orang, sembuh orang, meninggal 959 orang. Kasus ini telah menyebar di seluruh Provinsi di Indonesia dengan jumlah pasien terbanyak ada di Provinsi DKI 2020. Dari grafik yang disampaikan pemerintah bahwa tingkat kesembuhan di Indonesia adalah 19,1 % dan tingkat kematian ada di 7 % per 10 Mei 2020. Pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk menanggulangi persebaran COVID-19 agar virus ini segera bisa ditangani dan masyarakat Indonesia khususnya serta dunia bisa hidup normal kembali. Upaya penanganan yang sistematis sudah diupayakan oleh pemerintah dengan membentuk gugus tugas penanganan COVID-19 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020. Gugus tugas ini diketuai oleh Letnan Jenderal Doni Monardo Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Penunjukan beliau sebagai ketua gugus tugas karena COVID-19 dipandang sebagai bencana non alam. Hal ini sesuai dengan UU No. 24 /2007 tentang Penanggulangan Bencana yang membagi bencana menjadi tiga jenis yaitu bencana alam, non alam dan sosial. Khusus untuk bencana non alam terdiri dari gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit Pemerintah Republik Indonesia, 2007. Setelah pembentukan gugus tugas, maka gugus tugas bersinergi dengan kementrian, pemerintah daerah, TNI, dan Polri melakukan berbagai kebijakan. Beberapa kebijakan penting yang diambil pemerintah sejak kasus pertama COVID-19 menjangkiti masyarakat Indonesia tertuang dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 Covid-19, dan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Covid-19 Kemenkes RI, 2020; Siregar & Zahra, 2020. Dari ketiga aturan yang dikeluarkan setidaknya ada 10 komponen penting yang menjadi fokus penanganan COVID-19 terutama dampaknya dalam berbagai bidang. Bidang-bidang yang dimaksud antara lain jaringan pengamanan berupa peningkatan jumlah besaran penerima bantuan keluarga harapan, kenaikan penerima kartu sembako, kenaikan anggaran kartu prakerja, subsidi listrik 450 VA dan 900 VA, cadangan kebutuhan pokok, relaksasi angsuran I Wayan Putra Yasa Tri Hita Karana untuk Pencegahan Covid-19 di Bali Jurnal Socius Journal of Sociology Research and Education Vol. 7, Th. 2020 ISSN Online 2442-8663 – Print 2356-4180 56 Copyright©2020, Jurnal Socius perbankan, penyesuaian anggaran belanja pemerintah, penyesuaian defisit belanja negara, serta kebijakan PSBB Pengendalian Sosial Berskala Besar AMN, 2020. Berpedoman pada berbagai aturan yang sudah diterapkan di atas, pemerintah daerah mengimplementasikannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di daerahnya. Hal yang sama juga berlaku di Bali, sebagai salah satu provinsi yang rawan dalam penyebaran COVID-19. Penyebab kerawanan ini karena masyarakat Bali memiliki tingkat mobilitas tinggi akibat dari tujuan wisata dunia. Selain itu, Bali menjadi salah satu pusat urbanisasi dari berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, penting segera mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat. Bentuk implementasi di Provinsi Bali dengan membentuk satgas gotong royong yang melibatkan komponen desa adat yang awalnya diberi nama desa pakraman 2020. Desa Pakramanyang sejak tahun 2019 diubah menjadi desa adat adalah pemerintahan lokal Bali yang mengurusi masalah adat dan budaya Bali Sunu, 2015. Kebijakan ini tertuang dengan adanya pertemuan antara Pemerintah Provinsi Bali dan Majelis desa adat Bali pada 29 Maret 2020. Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Bali memutuskan dibentuknya satgas gotong royong antara desa adat dan Desa Dinas. Berdasar surat keputusan bersama nomor 472/ 1571/PPDA/DPMA dan Nomor 05/SK/MDA-ProvBali/III/2020 tertanggal 28 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Gubernur Bali dan Ketua Majelis Agung MDA Provinsi Bali. Penanganan kasus berbasis desa adat ini dilakukan karena sudah ada kasus COVID-19 di Bali yaitu 9 orang dengan korban meninggal dua orang Warga Negara Asing Redaksi WE Online, 2020. Adanya keputusan bersama ini menjadi dasar komponen masyarakat adat yang ada di Bali untuk bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19 di Provinsi Bali. Hal ini penting karena di Bali seperti diketahui terdapat dualisme pemerintahan yaitu pemerintahan dinas yang berorintasi dengan aturan pemerintah secara nasional. Di sisi lain ada pemerintahan desa adat yang berdasarkan kearifan lokal budaya Bali. Masifnya penyebaran COVID-19 tentu juga perlu kebijakan lain, pendekatan sosial budaya penting juga dilakukan agar lebih cepat dapat mengendalikan COVID-19 Febriyandi, 2020. Untuk mendukung pemerintah dalam menyukseskan pencegahan COVID-19, maka lembaga desa adat Bali mengimplementasikan kebijakan itu melalui falsafah tri hita karana. Tri Hita Karana itu memiliki pengertian tiga penyebab kesejahteraan atau kebahagiaan yang terdiri dari parhyangan hubungan manusia dengan Tuhan, pawongan hubungan manusia dan manusia, palemahan hubungan manusia dan alam semesta Karmini et al., 2019. Situasi ini tentunya berbeda dengan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh masyarakat lain di Indonesia. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, menerapkan PSBB sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 Hadiwardoyo, 2020. Kajian tentang penangangan dan kebijakan tentang dampak dari COVID-19 sudah dilakukan, misalnya tentang dampak dari pelaksanaan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 Lestari, 2020. Penelitian ini berfokus pada dampak baik dan buruk dari pelaksanaan lockdown, terutama jika dilaksanakan di Indonesia khususnya Jakarta sebagai ibu kota negara. Kajian lainnya tentang COVID-19 berhubungan dengan fenomena panic buying yang terjadi ketika COVID-19 Harahap, 2020. Secara spesifik penelitian ini melihat fenomena pembelian barang yang tidak terkontrol panic buying karena ketakutan akan dampak virus COVID-19. Selanjutnya kajian tentang dampak COVID-19 kepada ekonomi nasional Hadiwardoyo, 2020 yang menjelaskan dampak ekonomi sebelum pelaksanaan PSPB di Jabodetabek. Selain itu ada juga kajian tentang Desa Pakraman yang merupakan nama awal dari desa adat telah dikaji dengan judul “Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya Melalui Konsep Ajaran “Tri Hita Karana” Suarmini, 2011. Hasil kajian ini I Wayan Putra Yasa Tri Hita Karana untuk Pencegahan Covid-19 di Bali Jurnal Socius Journal of Sociology Research and Education Vol. 7, Th. 2020 ISSN Online 2442-8663 – Print 2356-4180 57 Copyright©2020, Jurnal Socius menjelaskan bagaimana konsep Tri Hita Karana mampu menjadi salah satu benteng untuk mempertahankan sosial budaya masyarakat Bali. Berpedoman dari kajian tersebut, belum ada yang secara spesifik mengkaji tentang penanganan COVID-19 berbasis desa adat di Bali dengan menerapkan falsafah Tri Hita Karana. Oleh karena itu penting untuk dilakukan kajian ini, sehingga bisa memberikan pemahaman dan model penanganan covid berbasis desa adat dengan berpedoman pada falsafah Tri Hita Karana di Bali. Diharapkan selanjutnya hasil penelitian ini bisa memberikan gambaran konsep falsafah Tri Hita Karana, implementasi ajaran Tri Hita Karana dalam penanganan COVID-19 di Bali, serta berbagai permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Tri Hita Karana dalam mencegah COVID-19 di Bali. Metode Penelitian Artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian studi literatur yang menganalisis falsafah Tri Hita Karana dalam menangani penyebaran COVID-19 berbasis desa adat di Bali. Sumber data berasal dari artikel ilmiah kajian tentang COVID-19, desa adat, peraturan kebijakan tentang COVID-19 yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, PP Nomor 21 Tahun 2020, Keppres Nomor 11 Tahun 2020, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 surat keputusan bersama Nomor 472/ 1571/PPDA/DPMA dan Nomor 05/SK/MDA-ProvBali/III/2020, dan awig-awig desa adat Sogra, desa adat Runuh dan desa adat Padang bulia. Selain itu kajian sumber data juga dilakukan pada berita di media massa online. Beberapa artikel yang ditulis di media online antara lain Warta Ekonomi Bali Post Idn Time Bali Tribun Bali Bali Bali Puspa News Kompas dan gatracom yang memuat berita dari tanggal Maret sampai Juni 2020. Data yang sudah terkumpul kemudian ditriangulasi sumber yang berasal dari sumber artikel ilmiah, berita di media massa, peraturan perundang-undangan dan awig-awig / peraturan yang berlaku di masing-masing desa adat seperti disebutkan di atas. Keseluruhan disajikan secara deskriptif kritis selayaknya penelitian studi literatur atau kepustakaan Danandjaja, 2014. Hasil danPembahasan Tri Hita Karana sebagai Pedoman Desa Adat di Bali Tri Hita Karana adalah pedoman hidup yang dipakai oleh masyarakat Bali khususnya yang beragama Hindu. Istilah Tri Hita Karana pertama kali muncul pada tanggal 11 Nopember 1966, pada waktu diselenggarakan Konferensi Daerah I Badan Perjuangan Umat Hindu Bali bertempat di Perguruan Dwijendra Denpasar. Konferensi tersebut diadakan berlandaskan kesadaran umat Hindu akan dharmanya untuk berperanserta dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat sejahtera, adil dan Makmur berdasarkan Pancasila Sukarma, 2016. Kemudian istilah Tri Hita Karana ini berkembang, meluas, dan memasyarakat. Secara leksikal Tri Hita Karana berarti tiga penyebab kesejahteraan Tri = tiga, Hita = sejahtera, Karana = penyebab. Secara lebih luas Tri Hita Karana mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan itu bersumber pada keharmonisan. Keharmonisan yang dimaksud berkaitan dengan tiga hubungan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan alam. Dalam Tri Hita Karana itu dituangkan disebut dengan konsep 1 parhyangan Hubungan Manusia dengan Tuhannya, 2 pawongan Hubungan Manusia dengan sesamanya dan 3 palemahan Hubungan Manusia dengan alam I Wayan Putra Yasa Tri Hita Karana untuk Pencegahan Covid-19 di Bali Jurnal Socius Journal of Sociology Research and Education Vol. 7, Th. 2020 ISSN Online 2442-8663 – Print 2356-4180 58 Copyright©2020, Jurnal Socius lingkungannya Adharinalti, 2012. Falsafah Tri Hita Karana ini kemudian menjadi pedoman dan menjiwai seluruh kebijakan dan tata laksana desa adat di Bali. Penjelasan tentang hubungan Tri Hita Karana dan desa adat di Bali tersirat dalam konsep desa adat. Desa adat menurut Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 Pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci kahyangan tiga atau kahyangandesa, tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Lebih lanjut desa adat memiliki beberapa syarat mutlak yaitu 1 memiliki batas-batas tentu yang jelas. Umumnya berupa batas alam seperti sungai, hutan, jurang, bukit atau pantai; 2 mempunyai anggota krama yang jelas, dengan syarat tertentu; 3 mempunyai kahyangan tiga atau kahyangan desa, atau pura lain yang mempunyai fungsi dan peranan sama dengan kahyangan tiga; 4 mempunyai otonomi, baik ke luar maupun ke dalam; dan 5 mempunyai suatu pemerintahan adat, dengan kepengurusan prajuru adat sendiri Pitana, 1994 113. Berpedoman pada syarat adat tersebut dan konsep Tri Hita Karana maka keduanya merupakan satu kesatuan utuh Sudiatmaka & Apsari Hadi, 2018. Tri Hita Karana sebagai jiwanya dan desa adat bisa dipandang sebagai raganya. Sehingga tidak salah banyak pakar menyampaikan bahwa taksu Bali ada di Tri Hita Karana yang menjiwai desa adat Setiada, 2003. Bentuk implementasi dari Tri Hita Karana dalam fisik desa adat bisa dilihat dalam setiap ruang kehidupan budaya Bali yang ada. Bentuk perwujudan dari Tri Hita Karana dalam desa adat di Bali dalam aspek parhyangan bisa dilihat dari keberadaan tempat suci berupa pura. Pura di Bali ada berbagai jenis untuk lingkungan desa adat yakni Pura Kahyangan Desa yang terdiri dari Pura Puseh, Pura Bale Agung, dan Pura Dalem. Di samping itu dilingkungan ikatan klien keluarga umumnya ada Pura Dadya. Di keluarga terkecil yakni di rumah ada sanggah kemulan yang menjadi pusat ritual religius sebagai umat Hindu Arjawa & Jayantiari, 2017. Implementasi pawongan dalam masyarakat adat Bali bisa dilihat dari keberadaan anggota masyarakat adat yang disebut krama adat, hubungan atau relasi sosial yang ada di masyarakat Bali seperti keluarga, kelompok sosial atas dasar profesi dikenal dengan sekaa. Kemudian konsep palemahan ini terwujudkan dalam bentuk lingkungan desa adat yang diatur dalam aturan adat yang disebut awig-awig Sudantra, 2014. Wilayah desa adat ada yang disebut tanah ayahan desa /karang desa yaitu tanah yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pihak desa setiap tahun. Bentuk pajak itu bisa berupa kewajiban untuk bekerja bagi pengelolanya atau kewajiban membayar dalam bentuk uang ataupun benda. Kemudian tanah pribadi yang dimiliki oleh pribadi di wilayah adat yang kewajibannya kepada negara berupa pajak Setiada, 2003. Ketiga komponen Tri Hita Karana ini menjadi pedoman dalam segala pelaksanaan ritual adat-istiadat yang dilaksanakan oleh desa adat di Bali. Bentuk-bentuk aktivitas adat istiadat yang terjadi adalah cerminan dari hubungan harmonis manusia Bali. Hubungan manusia dengan Tuhannya, kemudian dengan manusia yang lainnya dan juga dengan alam semesta yang menjadi tempat tinggal manusia itu. Datangnya wabah pandemi COVID-19 di seluruh dunia termasuk di Bali direspon dengan tiga tatanan tersebut. Karena masyarakat Bali sangat percaya bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan manusia dipengaruhi oleh tiga dimensi itu. Oleh karena itu, untuk menghadapinya pun harus melalui ketiga jalan tersebut. Artinya manusia harus harmonis dengan Tuhan melalui ritual agama dan adat Bali, harmonis dengan manusia dengan melakukan restrukturisasi kehidupan sosial masyarakat Bali, dan I Wayan Putra Yasa Tri Hita Karana untuk Pencegahan Covid-19 di Bali Jurnal Socius Journal of Sociology Research and Education Vol. 7, Th. 2020 ISSN Online 2442-8663 – Print 2356-4180 59 Copyright©2020, Jurnal Socius memperbaiki hubungan manusia dengan alam melalui pola hidup bersih dan sehat sesuai protokol pencegahan COVID-19. Implementasi Tri Hita Karana dalam Pencegahan COVID-19 di Bali Upaya untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Bali memakai pendekatan yang berbeda yaitu dengan melibatkan komponen desa adat Agung, 2020. Hal ini penting dilakukan karena di Bali secara sistem pelaksanaan pemerintahan terdapat dua organisasi yang saling berperan penting. Pertama, itu adalah desa dinas yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan seperti KTP, akta pernikahan, akte kelahiran, dan sebagainya. Kedua adanya desa adat yang mengatur masyarakat Bali dalam konteks sosial budaya sebagai orang Bali khususnya beragama Hindu. Hal-hal yang berkaitan dengan desa adat bisa dilihat dari ritual adat dan agama, kehidupan sosial seperti perkawinan yang melibatkan adat, kematian yang harus melibatkan adat, dan hal lainnya. Desa dinas secara aturan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Sedangkan desa adat berlandaskan pada awig-awig atau peraturan desa adat yang bersifat lokalitas perdesa adat yang tertulis maupun tidak tertulis Sumarjo, 2018. Begitu pula berkaitan dengan kewenangan dan kewajibannya diikat oleh aturan tersebut yang dibatasi oleh awig-awig K. N. Setiada, 2003. Berkenaan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka pemerintah dinas melalui Gubernur Bali berkoordinasi dengan ketua Majelis Desa adat Provinsi Bali. Melalui koordinasi dan sinergi ini akhirnya keluar surat keputusan bersama nomor 472/ 1571/PPDA/DPMA dan Nomor 05/SK/MDA-ProvBali/III/2020 tertanggal 28 Maret 2020 yang ditantangani oleh Gubernur Bali I Wayan Koster dan dari Majelis Desa adat yaitu Ida Panglingsir Agung Putra Sukahat. Melalui keputusan tersebut kemudian dibentuklah tim satuan tugas penanganan COVID-19 berbasis desa adat. Dalam waktu yang singkat di Bali terbentuk 700 satgas dan ditarget 1493 satgas COVID-19 sesuai dengan jumlah dari desa adat yang ada di Bali Devita, 2020. Sinergi antara pemerintah daerah dengan desa adat di Bali memang menjadi suatu yang umum dilakukan, hal ini tidak bisa dilepaskan dari adanya relasi sosial yang bersifat mutualisme di antara ke dua lembaga tersebut. Ini tidak bisa dilepaskan dari posisi lembaga desa adat yang sangat strategis dalam tata kelola kehidupan masyarakat Bali. Kajian Adharinalti menjelaskan terjadi sinergi yang sangat erat antara Desa adat dan Desa Dinas dalam menjaga kehidupan masyarakat Bali berjalan dengan baik. Satgas gotong royong berbasis Desa adat yang dibangun memiliki tugas untuk melakukan pencegahan secara sekala nyata dan niskala tidak nyata/ spiritual dengan melibatkan krama desaadatwarga desa adat dan yowana sebutan untuk pemuda di Bali Adharinalti, 2012. Sekaligus bekerjasama dengan satgas COVID-19 yang lainnya yang sudah dibentuk di Desa Dinas. Implementasi pencegahan dan penanggulan secara sekala dan niskala tersebut dipraktikan dalam konsep Tri Hita Karana sebagai falsafah desa adat bisa dilihat dalam uraian berikut. Parhyangan Penanganan COVID-19 berbasis desa adat di Bali memakai pendekatan sekala dan niskala. Aspek niskala berkaitan dengan aspek kepercayaan dan religiusitas masyarakat Bali. Sesuai dengan Surat Edaran nomor 472/ 1571/PPDA/DPMA dan Nomor 05/SK/MDA-ProvBali/III/2020 tertanggal 28 Maret 2020, maka seluruh desa adat di Bali diberikan tugas untuk menyampaikan kepada masyarakat luas. Bentuk informasinya berupa himbauan agar melakukan doa niskala, memohon berkah nunas ica bersama pemuka agama pemangku di Pura Kahyangan Tiga Desa Adat. Caranya dengan mempersembahkan upakara yaitu nyejer I Wayan Putra Yasa Tri Hita Karana untuk Pencegahan Covid-19 di Bali Jurnal Socius Journal of Sociology Research and Education Vol. 7, Th. 2020 ISSN Online 2442-8663 – Print 2356-4180 60 Copyright©2020, Jurnal Socius daksina mempersembahkan daksina yaitu alat ritual dalam agama Hindu sampai COVID-19 berakhir dan ada pemberitahuan lebih lanjut. Kemudian desa adat juga dihimbau untuk melakukan doa bersama dalam jumlah yang terbatas untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa Ida Bhatara Sesuhunan sesuai dengan adat kebiasaan di masing-masing desa drestha desa adat setempat agar wabah COVID-19 segera berakhir demi keharmonisan alam, krama, dan budaya Bali. Selain itu, sebelum diterbitkan surat keputusan bersama untuk membentuk Satgas Gotong Royong berbasis desa adat. Pemerintah Provinsi Bali bersama Parisadha Hindu Dharma Indonesia PHDI dan Majelis Desa Adat Bali juga telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama mengenai pembatasan perayaan Nyepi, dengan Nomor 019/PHDI-Bali/III/2020, Nomor 019/ MDA-Prov Bali/2020 dan Nomor 510/Kesra/ B-Pem-Kesra. Dalam surat edaran tertanggal 23 Maret 2020 seluruh rangkaian hari Raya Nyepi harus dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Hal yang paling menimbulkan polemik yaitu tentang pengarakan ogoh-ogoh yang sudah disiapkan oleh masyarakat Bali. Tetapi berdasarkan isi surat edaran tersebut dihimbau untuk ditiadakan. Di masyarakat secara umum terjadi perpecahan ada pro dan kontra, namun itu dapat diatasi dengan pemberian pemahaman dari pihak desa adat. Ketika pengrupukan yaitu ritual menetralisir kekuatan negatif satu hari menjelang hari raya Nyepi. Pengrupukan menjelang hari raya Nyepi yang biasanya identik dengan keramaian tahun 2020 ini benar-benar berbeda. Tidak ada pawai ogoh-ogoh, semua masyarakat Bali mengutamakan pencegahan menyebaran COVID-19. Kebijakan lainnya dalam konteks parhyangan yang bersifat sekala dikeluarkan oleh pemerintah bersinergi dengan Majelis Desa Adat dan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali yakni membatasi berbagai aktivitas religius yang melibatkan banyak orang. Sesuai dengan protokol penanganan COVID-19 maksimal peserta kegiatan maksimal 25 orang Suherni, 2020. Jumlah ini adalah jumlah maksimal untuk tempat pelaksanaan persembahyangan yang luas seperti melasti yang dilakukan di pantai. Pura yang memiliki luas lokasi yang memungkinkan peserta sembahyang bisa tetap menjaga jarak aman 1,5-2 meter setiap peserta persembahyangan, namun jika tidak bisa memenuhi hal tersebut dibatasi 2-3 orang saja. Pendekatan berbasis Tri Hita Karana ini penting dilakukan karena Bali sebagai kesatuan masyarakat memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi. Untuk memahami berbagai persoalan tersebut peranan desa adat sangat dibutuhkan, karena di masing-masing desa adat sendiri ada perbedaan yang kompleks sesuai dengan desa, kala, patra tempat, waktu, situasi yang ada di setiap desa adat. Di samping itu Bali dengan mayoritas Hindu lebih mudah digerakan jika memakai desa adat. Sebab keterikatan orang Bali bersama adat tidak hanya bersifat administratif formal seperti desa dinas, tetapi keterikatan sosial budaya religius yang bisa memberi dampak luas dalam kehidupannya. Pawongan Pada aspek pawongan kebijakan untuk pencegahan COVID-19 berbasis desa adat bisa dilihat dari aspek pelibatan pecalang polisi adat Bali yang turut serta dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Pecalang ini ikut melakukan tugas dalam mengawasi pergerakan masyarakat yang tidak penting untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Ini menjadi ciri khas dari setiap kegiatan dinas, sosial budaya, dan religius di Bali,sehingga pecalang memiliki posisi yang sangat vital. Pecalang dalam hal tertentu bisa lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat Bali. Tugas pecalang selain mengawasi umumnya juga melakukan penyaluran berbagai bantuan yang berikan oleh pemerintah maupun pihak swasta atau perorangan kepada masyarakat di wilayahnya. Bantuan berupa CSR dari pihak perusahaan swasta sebagai I Wayan Putra Yasa Tri Hita Karana untuk Pencegahan Covid-19 di Bali Jurnal Socius Journal of Sociology Research and Education Vol. 7, Th. 2020 ISSN Online 2442-8663 – Print 2356-4180 61 Copyright©2020, Jurnal Socius implementasi dari ajaran Tri Hita Karana juga bisa dilakukan dengan bantuan desa adat Rahmawati et al., 2019. Bantuan yang berupa logistik kebutuhan pokok, masker, tempat cuci tangan, hand sanitizer, maupun bantuan lainnya. Pecalang sebagai bagian dari lembaga adat menjadi aktor penting dalam mencegah penyalahgunaan bantuan yang tidak tepat atau salah sasaran. Pecalang di Bali memiliki fungsi kontrol sosial terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan adat Bali Arsawati, 2016. Sinergi ini dalam implementasinya cukup efektif dalam mendistribusian dan mengendalikan penyebaran COVID-19 di Bali. Satgas COVID-19 gotong royong berbasis desa adat ini juga membangun posko di setiap perbatasan desa untuk mengecek lalu lintas penduduk yang masuk dan keluar desa adat. Posko ini dijaga secara gotongroyong yang melibatkan pecalang, hansip, karang taruna dan sukarelawan lainnya. Kemudian dibantu oleh Babinsa dan Babinkantibmas, sehingga pelaksanaannya benar-benar sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya satgas gotong royong ini juga bertugas untuk menjaga Posko Karantina berbasis desa adat yang dibuat untuk PMI Pekerja Migran Indonesia yang baru pulang ke desanya. PMI ini dikarantina di sekolah-sekolah yang ada di sekitar desa adat. Karantina ini penting dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19 lebih luas, sehingga mudah dikendalikan Ibnu & Setiawan, 2020. Untuk menyukseskan kegiatan karantina itu, segala kebutuhan konsumsi dipersiapkan oleh desa adat termasuk mengawasi, sehingga tidak ada yang tidak disiplin melakukan karantina. Di samping itu ada juga upaya penghentian aktivitas objek wisata, berupa penutupan sementara objek wisata yang dikelola oleh desa adat, pemerintah maupun swastaMustofa, 2020. Palemahan Palemahan merupakan hal-hal yang mengatur hubungan manusia dengan alam dan sekaligus menjaga supaya alam di sekitar kita tetap lestari Sukarma, 2016. Begitu juga halnya dalam penanganan COVID-19 di Bali, maka unsur palemahan tidak bisa diabaikan. Adapun yang termasuk dari unsur palemahan adalah tempat beraktivitas manusia seperti rumah penduduk, balai desa, pasar Budiantara, 2017. Implementasi kebijakan desa adat berbasis Tri Hita Karana di bidang palemahan yaitu berupa penyediaan disinfektan, penyempotan disinfektan secara berkala, penyediaan tempat cuci tangan di lokasi yang strategis, seperti di Pura Desa, Bale Banjar, depan gang, batas desa, dan pasar desa. Berikut ini gambar satgas gotongroyong yang sedang melaksanakan tugas untuk mencegah COVID-19 di Desa Adat Sogra. Gambar 1. Satgas Gotongroyong Desa adat Sogra, Karangasem, Bali I Wayan Putra Yasa Tri Hita Karana untuk Pencegahan Covid-19 di Bali Jurnal Socius Journal of Sociology Research and Education Vol. 7, Th. 2020 ISSN Online 2442-8663 – Print 2356-4180 62 Copyright©2020, Jurnal Socius Keseluruhan itu dilakukan oleh Satgas gotong royong berbasis desa adat di seluruh Bali. Penyemprotan dilakukan secara berkala, umumnya dilakukan oleh Satgas gotong royong setiap hari minggu. Proses penyemprotan disinfektan dilakukan secara menyeluruh di setiap sudut desa adat, dari fasilitas umum seperti balai banjar, tempat suci, sampai ke rumah-rumah pribadi. Kegiatan tersebut terus digalakkan oleh satgas desa adat sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Kemudian untuk meningkatkan kebersihan dan kesadaran masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19, Satgas desa adat juga memasang berbagai himbauan di lingkungan desa adat. Himbauan ini terdiri dari beberapa hal penting dalam usaha pencegahan penyebaran COVID-19 yang secara umum terdiri dari 1 budaya hidup bersih, 2 tidak menyentuh mata, hidung, mulut, 3 menjaga kesehatan tubuh, 4 menghindari kerumunan, 5 selalu memakai masker jika bepergian. Langkah-langkah sosialisasi untuk pencegahan tersebut cukup efektif dalam mencegah penyebaran COVID-19 Tim COVID-19 IDAI, 2020. Langkah lainnya yang juga penting dilakukan desa adat adalah penyediaan alat cuci tangan di tempat-tempat umum yang biasa dipakai sebagai tempat aktivitas masyarakat, misalnya pasar, balai banjar, pura, pintu masuk desa adat, dan berbagai tempat lainnya yang dianggap penting. Banyaknya sarana cuci tangan yang ada di wilayah desa adat secara tidak langsung kemudian akan membuat masyarakat sadar pentingnya pencegahan COVID-19. Problematika Desa Adat dalam Implementasi Pencegahan COVID-19 berbasis Tri Hita Karana di Bali Penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 berbasis adat di Bali bukan berarti tanpa permasalahan, harus diakui dalam tatanan implementasi banyak permasalahan yang muncul. Namun demikian pihak desa adat yang bersinergi dengan pemerintah daerah terus melakukan inovasi dan perbaikan. Beberapa masalah penting yang muncul dibeberapa desa adat berdasarkan hasil kajian yang dilakukan antara lain Pemahaman standar kesehatan WHO yang berbeda Permasalahan awal yang muncul dalam penanganan covid berbasis adat adalah pelaksanaan di masyarakat belum memiliki pemahaman yang sama mengenai standar kesehatan yang harus dijalankan. Permasalahan ini tidak bisa dihindari karena kurang sosialisasi dan juga terbatasnya waktu antara surat keputusan dan pelaksanaan di lapangan. Situasi itu menyebabkan di beberapa desa adat standar yang dipakai dalam pencegahan COVID-19 berbasis adat terdapat perbedaan. Misalnya pemakaian masker, dalam hal ini banyak pihak pelaksana atau satgas tugas berbasis adat sendiri tidak disiplin memakai masker. Begitu juga dengan standar pembuatan disinfektan yang tidak terstandarisasi. Desinfektan yang dibuat tidak memakai standar komposisi yang telah ditetapkan oleh WHO maupun oleh dinas kesehatan Putra, 2020. Masalah lain yang juga muncul berkaitan dengan penyemprotan disinfektan di pintu-pintu masuk wilayah desa adat yang tidak serempak bahkan ada desa yang tidak melakukan. Sedangkan di desa lain melakukan dengan sangat ketat, hal ini menyebabkan terjadinya perbedaaan standar pencegahan yang berlaku di setiap daerah. Upaya pencegahan itu harusnya jelas seperti yang dilakukan buat ASN yaitu dengan bekerja dari rumah Work From Home Kemendikbud, 2020. Persoalan itu muncul di awal pelaksanaan satgas COVID-19 berbasis adat, seiring dengan berjalannya waktu dapat diselesaikan oleh satgas COVID-19. Adanya sosialisasi dan informasi dari berbagai media baik melalui himbuan secara tertulis ataupun media elektronik serta media sosial. Pencegahan COVID-19 semakin baik dan terorganisir di bawah komando I Wayan Putra Yasa Tri Hita Karana untuk Pencegahan Covid-19 di Bali Jurnal Socius Journal of Sociology Research and Education Vol. 7, Th. 2020 ISSN Online 2442-8663 – Print 2356-4180 63 Copyright©2020, Jurnal Socius desa adat di setiap wilayah di Bali. Hal ini bisa dilakukan karena di Bali sangat kental dengan konsep gotong royong yang dikenal dengan istilah menyama braya bersaudara-bertetangga, konsep ini telah menjadi identitas orang Bali Fauzi, 2019; Suarmini, 2011. Pendanaan Masalah selanjutnya yang muncul setelah proses pembentukan Satgas adalah sumber dana yang dipakai sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan satgas. Jika di tingkat pemerintah nasional itu sudah jelas dipakai anggaran penanggulangan bencana yang secara pasti sudah ada. Namun di tingkat desa adat tentu berbeda, di awal kegiatan pembentukan satgas ini dikalangan masyarakat adat dipandang sebagai kegiatan sukarela ngayah. Namun karena waktu yang tidak pasti dan juga membutuhkan sarana penunjang, maka itu menjadi persoalan yang sangat pelik. Tentu harus ada kebijakan pasti untuk mencegah munculnya permasalahan baru. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan kebijakan melakukan revisi anggaran desa adat Dhae, 2020. Adanya kebijakan revisi anggaran desa adat di Bali, disebabkan karena desa adat ini mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. pertahunnya dari Pemerintah Provinsi Bali. Kebijakan awalnya, masing-masing desa adat diberikan mempergunakan dana Desa adat sebanyak Rp. untuk penangganan COVID-19. Setelah dievaluasi dana dengan jumlah demikian tidak cukup kemudian dikeluarkan kebijakan baru dana Desa adat yang bisa dipakai maksimal Rp. Persoalan pendanaan akhirnya bisa diselesaikan dengan segera, karena sejak awal dana desa adat sudah memiliki dana dan diberikan ke masing-masing rekening desa adat. Kebijakan ini tentunya sangat mempercepat penanggulangan dampak COVID-19 di daerah Bali. Kewenangan dalam melakukan tindakan yang terbatas Kemudian persoalan yang timbul adalah adanya keterbatasan jangkauan dari setiap desa adat dalam menyelesaikan permasalahannya yaitu di wilayah desa adatnya sendiri. Karena sejatinya setiap desa adat memiliki awig-awig aturan sendiri yang mengatur masyarakatnya Umiyati, 2020. Situasi ini menyebabkan koordinasi antar satu adat dengan adat yang lainnya juga terbatas karena terjadi pembatasan sosial social distancing. Masing-masing desa adat ada kencenderungan berjalan sendiri-sendiri. Salah satu contohnya berkaitan dengan pembatasan keluar masuk desa adat. Seperti yang dilakukan desa adat Padang Bulia, pedagang asongan dilarang berjualan di desa itu selama pandemi ini terjadi. Di sisi lain Desa adat Runuh yang ada di sebelahnya tidak memberlakukan pembatasan tersebut. Perbedaan itu bisa saja menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat. Persoalan yang demikian diselesaikan dengan penyampaian informasi yang lebih banyak kepada masyarakat luas di masing-masing desa. Dengan cara demikian, maka tidak akan muncul konflik kepentingan ataupun kesalahpahaman. Persoalan penerapan sanksi Pengendalian pandemi COVID-19 berdasarkan pendekatan Desa adat, memang tidak seluruh masyarakat mau mengikuti begitu saja. Ada saja anggota masyarakat yang tidak taat dan mengabaikan berbagai himbauan dan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah termasuk desa adat Aryanta, 2020. Dalam situasi inilah kemudian penegakan hukum adat dan hukum nasional dijalankan. Namun situasi itu tidak mudah seperti hukum nasional yang sudah jelas dan bersifat umum. Walaupun sejatinya desa adat bisa mengatur berbagai hal yang dipandang penting dalam konteks desa adatnya Sudantra et al., 2015. Pada aturan desa adat yang dikenal dengan awig-awig sejatinya tidak ada aturan secara eksplisit yang I Wayan Putra Yasa Tri Hita Karana untuk Pencegahan Covid-19 di Bali Jurnal Socius Journal of Sociology Research and Education Vol. 7, Th. 2020 ISSN Online 2442-8663 – Print 2356-4180 64 Copyright©2020, Jurnal Socius mengatur situasi pandemi seperti saat ini. Oleh karena itu harus dirumuskan aturan atau sanksi yang spesifik. Sehingga pelanggaran aturan ini dapat diselesaikan segera. Situasi ini terjadi di Desa Sawan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng yang melaksanakan kegiatan ngaben penguburan mayat, melibatkan banyak orang dan kemudian viral di media sosial. Akibat kejadian itu salah seorang panitia pelaksana kegiatan dijadikan tersangka oleh polisi. Kejadian seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika di desa adat tersebut terdapat aturan tentang sanksi yang sudah pasti. Karena sejatinya pelaksanaan ngaben ini berkaitan dengan desa adat, namun situasinya pada saat pandemi COVID-19 menjadi ranah hukum nasional. Hal ini menimbulkan persoalan baru dan menjadi perdebatan di masyarakat. Kesimpulan Penanganan COVID-19 yang menjadi kasus pandemi dunia, sudah selayaknya melibatkan semua pihak termasuk di dalamnya komponen masyarakat tradisional. Bercermin pada apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali melalui Surat keputusan bersama nomor 472/ 1571/PPDA/DPMA dan Nomor 05/SK/MDA-ProvBali/III/2020 antara Gubernur Bali dan Majelis Desa adat provinsi Bali tertanggal 28 Maret 2020, maka bisa dilakukan sebuah tindakan yang pasti dalam mengendalikan penyebaran kasus COVID-19 di Bali. Namun demikian kesadaran masyarakat jauh lebih penting dalam rangka memotong rantai penyebaran Virus COVID-19 ini. Selain itu, kepastian hukum dan jaminan ekonomi berupa bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19 sangat dibutuhkan. Hal ini penting dilakukan agar kerja keras yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga desa adat di Bali tidak sia-sia. Di balik semua itu penanganan penyebaran COVID-19 berbasis adat dengan menerapkan kearifan lokal seperti Tri Hita Karana di Bali bisa dijadikan role model bagi pengendalian pandemi COVID-19. Hal ini penting dilakukan dalam rangka untuk menyambut new normal. Pelibatan masyarakat secara holistik akan menimbulkan kesadaran kolektif dalam mencegah penyebaran COVID-19 semakin masif. Daftar Pustaka Adharinalti, A. 2012. Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Bali. Jurnal Rechtsvinding, 13, 409–418. Agung, A. A. G. 2020. Covid-19, Pemprov Bali Lakukan Pendataan Berbasis Desa adat. Diakses dari AMN. 2020. Cara Mengajukan Permohonan Penetapan PSBB Untuk Solusi COVID-19. Arjawa, I. B. S., & Jayantiari, I. M. R. 2017. Democratic Values in Balinese Traditional Society Analysis of The Making and The Content of Desa Pakraman’s Awig-Awig. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 304, 428-436. Arsawati, N. N. J. 2016. Pecalang Existence in Keeping Public Order and Safety of Pakraman on the Celebration of Nyepi in Bali. International Research Journal of Management, IT & Social Sciences, 39, 9-18. Aryanta, I. K. A. 2020. Desa adat di Badung Setuju Keputusan MDA Bali Beri Sanksi Bagi Desa adat Tak Patuh Protokol Covid-19. Diakses dari 2020. Presiden Puji Penanganan Covid-19 di Bali Berbasis Desa adat. Diakses dari I Wayan Putra Yasa Tri Hita Karana untuk Pencegahan Covid-19 di Bali Jurnal Socius Journal of Sociology Research and Education Vol. 7, Th. 2020 ISSN Online 2442-8663 – Print 2356-4180 65 Copyright©2020, Jurnal Socius Budiantara, I. K. D. 2017. Implementasi Ajaran Tri Hita Karana pada Masyarakat Hindu di Desa Sengkidu Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. Lampuhyang Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan, 82, 1-7. 2020. Peta Sebaran. Diakses dari Danandjaja, J. 2014. Metode Penelitian Kepustakaan. Antropologi Indonesia, 521, 101-106. Devita, R. 2020. Ratusan Desa adat Sudah Bentuk Satgas Covid-19. Diakses dari Dhae, A. 2020. Pemprov Bali akan Pertaruhkan APBD 2020 untuk Covid-19. Diakses dari Fauzi, A. F. 2019. Internalisasi Nilai-Nilai Multikultural Melalui Budaya Nyama Beraya Pada Masyarakat Muslim Pegayaman. Al-Mada Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 21, 1-21. Febriyandi, F. 2020. Penanganan Wabah Covid-19 dengan Pendekatan Budaya. Diakses dari Hadiwardoyo, W. 2020. Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. Baskara Journal of Business and Entrepreneurship, 22, 83-92. Harahap, D. A. 2020. Corona Virus dan Panik Buying yang Impulsif. Diakses dari Ibnu, Y., & Setiawan, S. 2020. Penetapan Karantina Wilayah Menurut Pandangan Legal Positivisme Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Pandemi Coronavirus Disease Covid -19. Diakses dari Ihsanuddin, I. 2020. Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia. Diakses dari Izzaty, I. 2020. Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Panic Buying Akibat Covid-19. Diakses dari Karmini, N. W., Wiana, M. Y., & Sukarma, I. W. 2019. Pendidikan Lingkungan Hidup Bagi Generasi Melenial Pada Era Dharmasmrti Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan, 192, 11-20. Kemendikbud. 2020. Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 dengan Kerja di Rumah bagi ASN. Diakses dari Kemenkes RI. 2020. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Covid-19. Kementerian Kesehatan RI. Ketut Arya Sunu, I. G. 2015. Harmonisasi, Integrasi Desa Pakraman dengan Desa Dinas yang Multietnik dan Multiagama Menghadapi Pergeseran, Pelestarian, dan Konflik di Bali. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 32, 446-458. Lestari, N. P. 2020. Menimbang Mahalnya Biaya Lockdown. Diakses dari Mustofa, A. 2020. Putus Wabah Covid-19, Penutupan Objek Wisata di Badung Diperpanjang. Diakses di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pitana, I. G. 1994. Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali. Denpasar Bali Post. I Wayan Putra Yasa Tri Hita Karana untuk Pencegahan Covid-19 di Bali Jurnal Socius Journal of Sociology Research and Education Vol. 7, Th. 2020 ISSN Online 2442-8663 – Print 2356-4180 66 Copyright©2020, Jurnal Socius Putra, T. C. 2020. Benteng Terakhir Bali Bernama Desa adat. Diakses di Rahmawati, P. I., Jiang, M., Law, A., Wiranatha, A. S., & De Lacy, T. 2019. Spirituality and Corporate Social Responsibility An Empirical Narrative From The Balinese Tourism Industry. Journal of Sustainable Tourism, 271, 156-172. Redaksi WE Online. 2020. Jumlah Pasien Positif Corona Terus Bertambah di Bali. Diakses di Setiada, K. N. 2003. Desa adat Legian ditinjau Dari Pola Desa Tradisional. Jurnal Permukiman Natah, 12, 52-108. Setiada, N. K. 2003. Desa adat Legian Ditinjau Dari Pola Desa Tradisional Bali. Jurnal Natah, 12, 52-108. download/2933/2094/ Siregar, P. P., & Zahra, A. H. 2020. Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa? Diakses di artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai- Suarmini, N. W. 2011. Peranan “Desa Pakraman" Dalam Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya Melalui Konsep Ajaran “Tri Hita Karana.” Jurnal Sosial Humaniora, 41, 1-12. Sudantra, I. K. 2014. Pengaturan Peradilan Adat dalam Awig-Awig Desa Pakraman Studi Pendahuluan Tentang Eksistensi Peradilan Adat dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman. Jurnal Magister Hukum Udayana Udayana Master Law Journal, 32, 44-120. Sudiatmaka, K., & Apsari Hadi, I. G. A. 2018. Penyuratan Awig-Awig Desa Pakraman. Jurnal Komunikasi Hukum JKH, 41, 46-58. Suherni, N. 2020. Hindari Kerumunan, Ritual Melasti di Kuta Bali Hanya Libatkan 25 Orang. Diakses dari Sukarma, I. W. 2016. Tri Hita Karana Theoretical Basic of Moral Hindu. International Journal of Linguistics, Literature and Culture, 23, 102-116. Sumarjo, S. 2018. Eksistensi Awig-Awig dalam Menjaga Harmonisasi. Habitus Jurnal Pendidikan Sosiologi, dan Antropologi, 21, 27-39. Tim COVID-19 IDAI. 2020. Protokol Tatalaksana Covid-19. Diakses dari Umiyati, M. 2020. The Existence of Natural Lexicons in Awig-Awig’ Tenganan Pegringsingan Bali An Ecolinguistic Approach. Jurnal Kajian Bali Journal of Bali Studies, 11, 23-27. Wikipedia. 2020. Pandemi koronavirus 2019–2020. ... It is in line with the philosophy created in Balinese society, namely Tri Hita Karana, which consists of three words, namely tri three, hita prosperous, and karana cause. Thus, Tri Hita Karana is the three causes of well-being and harmony Yasa, 2020. Three relationships must work together well to achieve that prosperity and harmony. ...... Three relationships must work together well to achieve that prosperity and harmony. The three components are a Parahyangan, the relationship between humans and God; b Pawongan, the relationship between humans and humans; and c Palemahan, the relationship between humans and nature Yasa, 2020. This philosophy is integrated with ethnopedagogical study, known as ethnopedagogical study based on Tri Hita Karana. ...Ida Bagus Rai PutraBeatus Tambaip I Gede Bagus Wisnu Bayu TemajaI Gusti Ayu ArminiEthnopedagogy is the actualization of learning that is oriented to local wisdom values. The concrete embodiment of local wisdom values can be found in character education. The concept of ethnopedagogy is used in formal school learning, including SMPN 4 Singaraja. This study aimed to identify the role of ethnopedagogy based on Tri Hita Karana as character education at SMPN 4 Singaraja. This research was a descriptive qualitative type. The object of this study was the role of ethnopedagogy based on Tri Hita Karana as character education, while the subjects of this study were students of SMPN 4 Singaraja. The data were collected through observation, discussion, in-depth interviews, and involved participation. The data were analyzed with descriptive methods. Based on the analysis, student character can be formed from an exciting learning process and habits taught at school. Developing student character takes work, and many ways exist to create student character in a much better direction. Collaboration between teachers, students, parents, and the community is one of the keys to successfully forming student character. Tri Hita Karana’s ethnopedagogy in schools is the foundation for developing students’ character following the values of character education, namely the Parahyangan, which focuses on teaching religious values. Pawongan, moral character values, tolerance, democracy, respect for achievement, friendship, and social care. Palemahan, the importance of character education that teaches care for the environment.... Umat Hindu berbudaya Bali memiliki filsafat tri hita karana sebagai landasan pendidikan dan mengandung nilainilai yang digunakan sebagai tujuan Pendidikan. Tri hita karana merupakan nilai-nilai yang mengharapkan manusia menjaga hubungan yang harmonis dari unsur paluhuran, pawongan, dan palemahan untuk mencapai kebahagiaan Widiartini et al., 2019;Yasa, 2020. Esensi tri hita karana terdiri dari esensi spiritual paluhuran untuk selalu tulus ikhlas serta bersyukur atas apapun yang dialami; esensi sosial pawongan yaitu memupuk rasa cinta kasih dalam kehidupan keluarga dan masyarakat; dan esensi alam lingkungan yaitu menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar palemahan sehingga memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya Mertayasa, 2019;Narayani et al., 2019;Pradnyawathi & Agustika, 2019. ...... Media pendidikan yang diproduksi secara lokal, dapat berpengaruh terhadap keterampilan belajar anak yang tinggal dikomonitas miskin sumber daya Borzekowski et al., 2019. Sumber belajar dalam pembelajaran tematik berbasis tri hita karana anak usia dini bersumber dari tema dan sub-tema yang ada pada rumpun paluhuran yaitu kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas keharmonisan manusia dengan Tuhan; rumpun pawongan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan keharmonisan dirinya, keluarga dan masyarakat; rumpun palemahan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan kebersihan dan pelestarian lingkungan, menyangkut lingkungan hidup seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan dan lingkungan benda mati atau alam Pradnyawathi & Agustika, 2019;Widiartini et al., 2019;Yasa, 2020. ...Ni Wayan RasminiKonsep tri hita karana mengajarkan anak untuk membina hubungan harmonis dengan tuhan, sesama manusia, dan lingkungan sekitar. Hanya saja kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa implementasi tri hita karana belum dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengembangkan program pembelajaran tematik berbasis tri hita karana pada anak usia dini. Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian pengembangan yang dikembangkan dengan menggunakan model Borg & Gall dan Dick and Carey yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi subjek sasaran. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini yakni 33 guru PAUD/TK. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik dan instrument observasi, check list. Data yang diperoleh pada setiap langkah dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa produk pengembangan program pembelajaran tematik berbasis tri hita karan pada anak usia dini memperoleh koefisien = 0,91 tergolong sangat relevan; langkah-langkah pembelajaran memperoleh koefisien validitas = 0,89 tergolong sangat relevan; pedoman asesmen dan kriteria penilaian memperoleh koefisien validitas = 0,88 tergolong sangat relevan; Hasil uji validitas pedoman RPP dengan koefisien validitas = 0,94 yang tergolong dalam kategori sangat relevan; Uji validitas empirik produk langkah-langkah pembelajaran dengan koefisien validitas = 0, 91 tergolong sangat relevan, uji validitas empirik produk rencana asesmen dan kriteria penilaian pembelajaran tematik dengan kofisien validitas = 0,88 tergolong sangat relevan. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran berbsis konsep tri hita karana valid dan empirik untuk dikembangkan dan dibelajarkan kepada anak usia dini karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa.... Karakter gotong royong dapat dikembangkan dalam pembelajaran di pendidikan formal mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi melalui kegiatan pembiasaan Tri Hita Karana untuk meningkatkan Pendidikan karakter khususnya karakter gotong royong. Pendidikan karakter sangat tepat diajarkan melalui implementasi konsep ajaran Tri Hita Karana karena ajaran Tri Hita Karana membangun sikap hidup yang seimbang dan harmonis dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam lingkungan, maka akan terwujud kehidupan yang bahagia dan harmonis Yasa, 2020;Miritno and Nadziroh, 2021. Konsep Tri Hita Karana dikelompokkan dalam tiga nilai yaitu 1 Hubungan yang harmonis terhadap Tuhan Yang Maha Esa Parhyangan, 2 Hubungan yang harmonis dengan sesama manusia Pawongan, 3 Hubungan yang harmonis dengan alam lingkungan Palemahan. ...Ni Putu Ayu EmalasariI Gusti Agung Ayu WulandariThere are still many students who do not carry out pickets in the classroom together. The students have not yet understood the meaning of the character value of mutual aid. The purpose of this study is to be able to improve the character of mutual cooperation through the habituation of Tri Hita Karana. This research is a class action research. The subjects in this study were class V students totaling 20 people. This research was carried out using 2 cycles, each of which cycle consists of four stages, namely 1 Action Planning, 2 Action Implementation 3 Observation 4 Reflection. In this study, a data collection method was used, namely the non-test method. And for theexample of data collection in this study is observation and documentation techniques. As for the data analysis techniques used in this study, they are qualitative and quantitative analysis techniques. In this study, researchers used several aspects of measuring the character of mutual cooperation based on Tri Hita Kirana, namely the concept of pawongan which was then described through several indicators. The results of the implementation of the actions of cycle I and the implementation of cycle II obtained the average score of student character results in cycle I, which was 70% which was in the good category and the average score of student character results in cycle II was 85% which was in the very good category. Based on this, it can be concluded that through the habituation of Tri Hita Karana, the character ofmutual aid can increase and become a habit if given repeated treatment and action.... Finally, community leaders in question are figures who get a higher position and more trust from the community. For example, several studies have found the role of traditional leaders Yasa, 2020, heads of neighbourhood associations RT, heads of neighbourhood associations RW, and cadres of the Family Empowerment and Welfare Organization PKK Rosidin et al., 2020. ...The outbreak of the pandemic covid-19 massively shocked the entire world, including Indonesia. Since its first findings of infected people, there has been a tremendous amount of information exposure related to health information and how to prevent the spread of this deadly virus. These exposures are overwhelming, and many hoaxes have also emerged. The people are in doubt about all this information and rely on opinion leaders to validate this information. Opinion leaders are individuals who take the lead in influencing other people's opinions. Opinion leaders are crucial in Lazardfled's 'two-step flows' theory in 1944, which emphasizes that mass media has no direct influence on the general public. Instead, ideas often flow from radio and print media to opinion leaders and of them to the less active part of the population. This article used a systematic review research method for analyzing research articles that have been published before. The article focuses on research results and their implications because it aims to map findings and draw conclusions regarding opinion leaders in Indonesia during the pandemic. The search was conducted on Google Scholar by limiting the search results to articles published in the 2020-2019 time frame, where 41 articles were analyzed. Results found from the research that articles underlined the significant roles and strategies of opinion leaders in this pandemic era. Various opinion leaders pointed out in most articles included religious leaders, community leaders, traditional leaders, social media influencers, and politicians. These opinion leaders are actively involved in preventing the spread of Covid- 19 as educators, motivators, influencers persuasion, and role models. They generally convey two categories of messages educational messages related to Covid-19 and non-educational ones such as motivational ones.... Pelatihan lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah penataan rambut supaya rapi dan mendukung jenis tarian yang akan dipentaskan. Adapun proses pelatihan tata rias tari disajikan pada Gambar 2. Yasa, 2020. Untuk tetap bisa berjalan dengan baik maka pelatihan lewat online menjadi solusi terbaik. ...Ida Ayu TrisnawatiSulistyani SulistyaniGede Basuyoga PrabhawitaKegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh keberadaan masyarakat difabel tuli bisu Bahasa Bali disebut kolok di desa Bengkala. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pendampingan Tari Puspa Arum yang terdiri dari penentuan jadwal, pemberian latihan teknis dasar tari dan rias, latihan rutin, pementasan, dan dokumentasi. Hasil kegiatan pengabdian ini adanya tim penari Puspa Arum yang berjumlah enam orang dua orang difabel dan 4 orang putri desa Bengkala. Dari dua keterampilan yang diperoleh diharapkan nantinya penari ini bisa memiliki pekerjaan sampingan yang berdampak ekonomi sebagai penari dan perias tari. Adapun kendala yang dihadapi selama melakukan pengabdian di desa Bengkala yaitu kendala bahasa isyarat, kemudian kebijakan PPKM, keterampilan awal penari dan tata rias yang rendah. Kegiatan pengabdian ini sangat disambut baik oleh masyarakat sasaran dan pemerintah desa Bengkala. Kedepannya diharapkan bisa dilakukan kegiatan serupa yang menyasar masyarakat difabel sehingga kehidupan mereka meningkat secara ekonomi maupun kesejahteraannya.... Cues to action through the application of penalties are applied in indigenous peoples in Bali because during the management of Pandemi Covid-19, not everyone intends to follow the recommendations of the local government and also traditional villages. Hence the role of customary law enforcement is necessary Sukadana et al. 2021;Yasa 2020. ...The Health Belief Model HBM approach posits that each individual shall consider health threats such as the Covid-19 outbreak as a serious problem and each individual must engage in preventive behaviors. Individual perceptions of health are the main factor for behavior change efforts so that individuals are willing to accept the conducted health promotion. This research aims to analyze the six dimensions of the Health Belief Model HBM, which are perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived barriers, cues to action and self-efficacy. This study uses a qualitative descriptive method. The data analysis techniques used are data reduction, data display and conclusion drawing at the time of pre-research, during research, and post-research. Data collection is performed by observing, interviewing, and documenting. The result of the research is that the researchers find that the dimensions of the Health Belief Model which are most influential in the informant interview process are the cues to action and perceived severity dimensions.... The Provincial Government of Bali responded quickly to the impact of COVID-19 by reallocating the 2020 budget for handling COVID-19 through policies in the fields of health, economy, and social safety nets. The policy scheme for handling the impact of COVID-19 in Bali is designed to involve Traditional Villages Yasa 2020, especially in handling in the field of health and social safety nets. Almost every custom village Desa Adat has formed a Task Force for the Acceleration of Handling COVID-19 which operates at the grass root level. ...... Dalam kehidupan social budaya, THK menjadi acuan penyelesaian konflik irigasi Roth and Sedana, 2015. Dalam bidang Kesehatan, THK menjadi filosofi penangan kejadian pandemic sehingga Kesehatan masyarakat bisa tetap dijaga dan dipulihkan Yasa, 2020. Dalam bidang ekonomi, THK memberikan orientasi kerja yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial semata Amaliah, 2016, menjadi panduan operasional yang menghindarkan pekerja dari penyalahgunaan dana Atmadja, Saputra, and Manurung, 2019, serta menjadi model pengembangan system perekonomian dalam bentuk kegiatan wisata yang berorientasi kelestarian budaya dan lingkungan Astuti, Ginaya, and Susyarini, 2019. ... Lalu Hamdian AffandiI Made SutajayaI Wayan SujaAktualisasi nilai pawongan mencakup semua ranah kehidupan, termasuk pengembangan kompetensi guru melalui komunitas belajar professional. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktualisasi nilai pawongan sebagai fondasi sekaligus orientasi pengembangan komunitas belajar professional. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menyeleksi, menganalisis, dan mensintesis hasil penelitian yang telah diterbitkan secara online pada jurnal-jurnal ilmiah yang ada. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan tematik. Kajian ini menemukan adanya koherensi antara nilai-nilai pawongan dengan prinsip dan komponen pengembangan komunitas belajar professional bagi guru. Nilai cinta kasih teraktualisasi dalam prinsip kepedulian dan sikap saling percaya. Nilai pengembangan kapasitas berfikir teraktualisasi dalam prinsip inisiatif dan keberanian mengambil resiko, pemecahan masalah, dan pemberian umpan balik. Nilai hormat muncul dalam prinsip penghormatan terhadap martabat dan keragaman manusia. Nilai pengakuan terhadap keragaman mengejawantah dalam prinsip pengakuan serta keterbukaan dan komitmen terhadap tanggung jawab bersama. Nilai komplementasi peran dan status diwujudkan dalam prinsip pengakuan social, komitmen pada visi bersama, serta kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Nilai-nilai cakra yadnya menjadi penopang penting aktualisasi dari semua prinsip di ini membuka peluang bagi penelitian lebih lanjut untuk menguji temuan penelitian kepustakaan ini berdasarkan data Ulfatus SyahriyahA ZahidNatural problems are often ignored by humans, because nature is considered to have no influence on what humans could have done. However, when a natural disaster occurs, not many realize that it is a consequence of what humans have done. Let say, the environmental problems that occur in Indonesia regarding deforestation, massive exploitation under the pretext of development. Nature are considered to be an inanimate object that is could be treated inhumanely. In fact, nature provides a lot of life, protection, even thank to nature, human life is maintained. This article is a qualitative research, with a literature study approach. The data comes from several journals and books as well as previous research related to the concept of Tri Hita Karana. The results of the study show that the concept of Tri Hita Karana offers a guide for humans in humanizing nature by balancing the concepts of Prajapati God, Praja humans, and Kamadhuk nature. By understanding and applying the concept of Tri Hita Karana, it will build awareness to protect nature, because nature is part of human beings. [Persoalan alam sering kali diabaikan oleh manusia, karena alam dianggap tidak memberikan pengaruh terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Namun, saat terjadi bencana alam, tidak banyak yang menyadari bahwa hal tersebut adalah konsekuensi dari apa yang diperbuat oleh manusia. Sebut saja persoalan lingkungan yang terjadi di Indonesia mengenai penebangan hutan, eksploitasi besar-besaran dengan dalih pengembangan. Alam seakan-akan menjadi objek mati yang diperlakukan tidak manusiawi. Padahal, alam memberi banyak kehidupan, perlindungan, bahkan dengan alam kehidupan manusia tetap terjaga. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi pustaka. Data berasal dari beberapa jurnal dan buku serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan konsep Tri Hita Karana. Hasil telaah menunjukan bahwa konsep Tri Hita Karana menawarkan satu panduan bagi manusia dalam memanusiakan alam dengan menyeimbangkan konsep Prajapati Tuhan, Praja manusia, dan Kamadhuk alam. Dengan memahami dan menerapkan konsep Tri Hita Karana, maka akan terciptalah kesadaran untuk menjaga alam, karena alam adalah bagian dari diri manusia.]Nany WidiastutiRetnowati Wahyuning Dyas TutiTerjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 COVID-19 memerlukan kebijakan dari kepemimpinan strategis untuk dapat mengatasi berbagai dampak dari pandemi ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepemimpinan I Wayan Koster sebagai Gubernur Provinsi Bali di dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di daerahnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data didapatkan melalui teknik pengumpulan data sekunder dengan pembatasan topik terkait kondisi pandemi COVID-19 dan penanganannya yang berasal dari data sekunder berupa jurnal penelitian terdahulu, media massa online bereputasi yang memberitakan kondisi Bali selama masa pandemi dan juga situs resmi pemerintah. Hasil yang didapatkan adalah Gubernur Bali mampu menerapkan kepemimpinan strategis melaui penerapan kebijakan penanggulangan berbasis adat dan konsep Tri Hita Kirana yang merupakan pedoman hidup masyarakat Bali sehingga diharapkan mampu dijadikan sebagai pilar utama untuk mendisiplinkan masyarakat Bali yang masih memegang teguh aturan adat dan norma sosial melalui hukum adat, agar masyarakat tertib dalam menjalankan protokol Fauzi FauziNyama Culture is a culture that encourages people to have tolerance attitudes and behaviors for differences because they see others as their own brothers. The form of Nyama culture in Pegayaman is realized by acculturation of local religious and cultural traditions such as the tradition of crossing or the day of cutting off large religious holiday animals such as Eid al-Fitr, Maulid Nabi, Eid al-Adha and several other big celebrations. Where in every celebration of the big day Muslims continue to preserve their ancestral culture, namely Ngejot or provide various types of food to Nyama Hindu. The discussion of this study is 1 The existence of Nyama Beraya culture is influenced by historical background, cultural acculturation, community cohesiveness, openness of society, Islamic religious ideology. 2 The process of internalizing multicultural values through the culture of Nyama Beraya in Muslim communities pegayaman through three stages, namely planting, practice and appreciation. 3 The strategy of internalizing multicultural values through the culture of Nyama Beraya in Muslim communities pegayaman consists of free strategies, traditional strategies and transinternal strategies. 4 The impact of the internalization of multicultural values through the culture of Nyama Beraya in Muslim communities pegayaman includes no conflict, high spirit of knitting unity and preventing radicalism, growing togetherness, high enthusiasm of the community to maintain the tradition and the friendly welcome of the Bagus Suka Arjawa I Gusti Agung Mas Rwa JayantiariThis article describes the existence of democracy at a traditional level in Desa Pakraman in Bali. In Balinese society, Desa Pakraman is the root of social life, where people make interaction in culture and religion. Desa Pakraman is an organization underlies the life of Balinese society. Desa Pakraman has traditional instrument, called awig-awig. Awig-awig is an instrument of customary law in the society where the people have to obey the norms of the traditional law institution. Democratic practices and norms are apparent when people at Desa Pakraman build the awig-awig. Freedom of opinion can be found when people deliver their opinion we can find the equality of the human being. The research held in Desa Pakraman Penyalin, Tabanan, Bali, with qualitative method research. This research used democratic theory and participant theory. The research found that democracy has been practised at traditional society in Bali especially when people build the instrument of customary law. In Bali, this is called awig-awig. The awig-awig contains democratic instruments like equality before the law, human right and regular election to vote Desa Pakraman’s officials. I Ketut SudantraThis study aims to determine the regulation on customary justice in the traditional rules of awig-awig of pakraman village, the rules made by the customary community unit of Pakraman village in Bali. This study focused on structure, competency, mechanism, and principle of customary justice. The result shows that structure and competency of customary justice have been regulated clearly on awig-awig of pakraman village, but the mechanism of customary justice doesn’t regulated clearly. Awig-awig of desa pakraman only regulates initial mechanism, namely the process of filing a case, but does not regulate mechanisms after the case was subsequently processed by the customary justice. It can be identified some principles in awig awig of pakraman village to be a guidance for the customary courts in resolving cases that occur on it’s jurisdictionNi Wayan SuarminiArus globalisasi telah melanda dunia saat ini, batas-batas suatu wilayah ataupun negara seolah-olah semakin transparan. Hal ini membawa dampak pada kehidupan masyarakatnya. Desa-desa di Bali memiliki lembaga adat yang khusus mengurusi tentang Adat disebut Desa Pakraman. Dalam mengatur desa Pakraman menggunakan filosofi Tri Hita Karana tiga penyebab kesejahteraan, diwujudkan dalam tiga hubungan, yakni hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Tiga hubungan itu sebagai landasan dalam memperkuat ketahanan sosial budaya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi Tri Hita Karana dan bagaimanakah peranan Tri Hita Karana dalam memperkuat ketahanan sosial budaya di Desa Pakraman . Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah mengetahui implementasi Tri Hita Karana, dan mengetahui peranan Tri Hita Karana dalam memperkuat ketahanan sosial budaya. Penelitian ini dilakukan di Desa Pakraman Darmasaba. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang dicapai adalah Tri hita Karana diimplementasikan secara nyata pada Desa Pakraman dengan wujud Kahyangan Tiga sebagai media hubungan manusia dengan Tuhan, menyama braya sebagai media hubungan manusia dengan sesama manusia, dan penataan ruang dengan konsep Tri Mandala dan Tri Angga sebagai wujud kepedulian manusia terhadap lingkungan. Implementasi Tri Hita Karana yang dilaksanakan secara nyata dan turun temurun di Desa Pakraman dapat memperkuat ketahanan sosial budaya sebagai penanggkal pengaruh global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal. I Gusti Ketut Arya SunuPenelitian penelitin ini bertujuan untuk 1 Menganalisis keberadaan tugas dan kewenangan desa pakraman multietnik dan multiagama di daerah pariwisata Provinsi Bali, 2 Menganalisis pergeseran dan pelestarian tugas dan kewenangan desa pakraman yang multietnik dan multiagama, 3 Menganalisis intervensi oleh desa dinas terhadap desa pakraman multietnik dan multiagama, 4 Menganalisis harmonisasi sosial sebagai dampak dari pergeseran, pelestarian pelaksanaan tugas dan kewenanngan desa pakraman yang multietnik dan multiagama, 5 Menganalisis konflik intern dan ekstern warga desa pakraman yang multietnik dan multiagama. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif yang bersifat naturalistik dan etnografis, sehingga penekanannya bukan pada pengukuran, melainkan pada upaya mendeskripsikan dan menjelaskan secara aktual, faktual, alamiah, holistik, dan emik tentang eksistensi desa pakraman dalam menghadapi dinamika, harmonisasi sosial, dan konflik warga di Bali. Penentuan subjek penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposif. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan pencatatan dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa pakraman telah mengakomodasi warga yang beragama Hindu dan warga non-Hindu dengan memposisikan warga sebagai warga muwed dan warga tamiu. Khusus bagi warga non-Hindu diposisikan sebagai warga desa dinas, sehingga secara administratif tidak menimbulkan masalah. Dari perspektif kelembagaan, desa pakraman dan desa dinas berada dalam kondisi harmonis, sehingga memunculkan ungkapan “satu badan dua kepala”. Keharmonisan hubungan antara desa dinas dan desa pakraman karena ada beberapa kemungkinan antara lain satu desa dinas mempunyai luas wilayah dan penduduk yang sama dengan satu desa pakraman, satu desa dinas meliputi beberapa desa pakraman, satu desa pakraman terdiri atas beberapa desa dinas. Tugas dan kewenangan desa pakraman masih lestari, sehingga sering dipergunakan sebagai pusat orientasi bagi orang Bali. Namun, dari segi pengelolaan harta kekayaan desa mengalami pergeseran, terutama terkait dengan pengelolaan harta kekayaan desa. Sehubungan dengan harmonisasi sosial, umat Hindu maupun umat lain yang ada dalam wilayah desa pakraman bersama-sama menciptakan integrasi atas dasar toleransi dan kerukunan serta saling menghormati dalam rangka membina rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Wayan KarminiMade Yuliani WianaI Wayan SukarmaKarya ilmiah ini bertujuan membahas bentuk pengelolaan hutan, serta implikasi dan maknanya dalam pendidikan lingkungan hidup bagi generasi milenial pada era bentuk kajian kualitatif, data penelitian diperoleh melalui observasi, studi pustaka, dan wawancara mendalam dengan 11 informan, yakni pemerhati pariwisata budaya Bali dan pemuka masyarakat adat Desa Tenganan Pegringsingan. Data yang terkumpul dianalisis secara kajian menunjukkan bahwa bentuk pengelolaan hutan di Desa Adat Tenganan diperkuat dengan implementasi kearifan lokal awig-awig. Komunitas Bali aga setempat melaksanakan awig-awig tersebut. Mereka tidak merusak potensi flora dan fauna hutan, serta memanfaatkan hasil hutan secara adaptif. Penerapan kearifan lokal awig-awig dalam mengelola hutan Tenganan secara adaptif memiliki implikasi langsung dalam menumbuhkan perilaku yang mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan hutan secara adaptif memiliki makna bagi pendidikan lingkungan hidup untuk generasi milenial. Pelibatan generasi milenial dalam upaya pelestarian lingkungan hidup perlu terus Adharinaltip>Melalui Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD NRI Tahun 1945, adat dan kesatuan masyarakat adat memiliki posisi yang is Ɵ mewa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan Desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Salah satu daerah yang menarik untuk diteli Ɵ adalah Bali mengingat daerahnya yang sangat kental dengan adat dan hukum adatnya serta sebagai salah satu daerah yang memiliki desa adat Desa Pakraman. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana adat berinteraksi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Bali? Jenis peneli Ɵ annya adalah kepustakaan dan empiris dengan studi dokumen dan wawancara dengan narasumber yang kompeten dibidangnya. Bahwa eksistensi adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Bali dapat terlihat dari diterapkannya konsep Tri Hita Karana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan salah satu buk Ɵ konkrit adalah adanya Desa Pakraman selain desa dinas. By Ar Ɵ cle 18B of the Cons Ɵ tu Ɵ on of the Republic of Indonesia Year 1945, the unity of indigenous peoples has a privileged posi Ɵ on in village governance. This is because the village as the administrators who directly deal with the public. One interes Ɵ ng area to examine is the Bali given the highly viscous region with customs and customary law as well as one area that has a tradi Ɵ onal village Village Pakraman. The problem that arises is how to interact in a tradi Ɵ onal village governance in Bali? Types of literature and empirical research is to study the documents and interviews to the informans. That the existence of indigenous peoples in village governance in Bali can be seen from the applica Ɵ on of the concept of Tri Hita Karana in village governance with concrete evidence is one of the village but the village Pakramanservice.

PidartaBAHASA BALI. TRI HITA KARANA Ngajegan Bali. NGWANGUN PARIWISATA KAPIKUKUHANG ANTUK TRI HITA KARANA. "Om Swastiastu". Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang. Para Guru-guru sane wangiang titiang. Lan Stap Pegawe miwah Para Siswa sami sane kusumayang lan tresnasihin titing.

Melalui tradisi Yoga, tari, Musik dan metode penyembuhan jiwa yang inspirasional, BaliSpirit Festival menggambarkan konsep Hindu Bali tentang Tri Hita Karana, keselarasan hidup dengan lingkungan spiritual, sosial, dan alam kita," katanya.

A. Definition Tri Hita Karana, is derived from the Sanskrit language. From the word Tri meaning three, Hita Karana means prosperous and meaningful causes. Tri Hita Karana is understanding the three main things that led to the welfare and prosperity of human life, that has meaning to keep the harmony and balance between human to God, human-to-human and human to environment. These three concepts is most popular in Bali spread out as Parhyangan, Palemahan, and Pawongan. Parhyangan is the concept to keep the harmony and balance with God. Pelemahan in Tri Hita Karana is all aspect related to the environment. Pawongan is the concept to keep the harmony and balance between human to human and this concept has emphasized how to keep good relation with others. This concept appears closely related to the existence of community life in Bali. Starting from this emerging pattern of living and relating to the realization of a traditional village in Bali. Not only resulted in the establishment of territorial alliances and partnerships in the interests of living together in society, is also a fellowship in the common belief to worship God or Sang Hyang Widhi. Thus a characteristic of traditional village in Bali at least has three main elements, namely region, community and sanctuary for the worship of God / Sang Hyang Widhi. The combination of three elements in harmony as the foundation for the creation of a sense of living a comfortable, peaceful, and outwardly and inner peace. As this is the picture of traditional village life in Bali is based on the Tri Hita Karana. B. Arable fields Tri Hita Karana The arable area Tri Hita Karana in social life, is as follows 1. Tempat Suci is the place to worship God / Sang Hyang Hyang Widhi and Sang Hyang Hyang Widhi worship together as embodied in the actions and behavior daily. Place of worship is manifested in the form of Pura Kahyanagn Tiga. Every village in Bali’s customs must have it.. Pura Kahyanagn Tiga are Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem. Pura Kahyangan Tiga in indigenous villages in Bali as if it is the soul of Karang Desa integral to all activities and village life. 2. Bhuana and Karang Desa. Bhuana is the universe, Karang Desa is the territory of an indigenous village that has been determined definitively its territorial boundaries with a traditional religious ceremony. 3. Kerama Desa Adat, a group of human society and living in the area of indigenous villages led by a Bendesa Adat and assisted by prajuru apparatus such as traditional village groups Mancagra, Mancakriya and Pemangku, together with villagers to build security and public welfare. C. Benefits of Tri Hita Karana in Everyday Life in the Framework of Preserving the Environment In the life of the Hindu community in Bali, adhere to their daily pattern of Tri Hita Karana. Three elements are embedded in every hearts of the Balinese. Its application is not only the traditional pattern of village life, but is reflected and is applicable in all forms of social life, and organize. As one of the farm organizations, working in the field of irrigation, the Sekehe Subak. Sekehe Subak system in Bali each have Subak region , which limits determined exactly in awig-awig regulations. Awig-awig contains general rules, which must be heeded and implemented. If the inviolable of the provisions, it will be subject to sanctions applicable law, in-awig awig persubakan. Tri Hita Karana Persubakan, concerning the field as the area, there are manners Subak as the owner field, and there Pura Subak or Ulun Suwi, a shrine to Sang Hyang Widhi, in Ida Sri Batari as the ruler of prosperity. Indigenous Villages consist of, a collection of heads of households HH. They are responsible for the survival of their families. Each family occupies Ayahan Karang Desa, called Karang Sikut Satak. This is where each household, free to regulate their families. The pattern of their life, not separated from the pattern of Tri Hita Karana, this can be seen from the Karang Sikut Satak which they occupied. In general, the placement of buildings on the area, according to Utama Mandala, where the shrine to worship Sang Hyang Widhi, and the Ancestors, situated in the Northeast yard, called Sanggah Kemulan. Madya Mandala, a place to build a house, Balai Delod, Kitchen, Bathroom, barn and other buildings. Nista Mandala, a place to build Kori Agung, Candi Bentar, Angkul-Angkul, where the entrance to the Pekarangan Sikut Satak. Outside Pekarangan Sikut Satak, named Teba. In this teba, where Bali community develop its economy, with farming the garden such as coconut, banana, jackfruit, durian and other plants, the thinking about economic value. In this place also, family members make the cage cows, pigs, chickens, ducks, goats and other animals, as a form of environmental preservation. Each unit of the life of the Hindu community in Bali, always oriented to the teaching of Tri Hita Karana, and has been reflected in living in harmony in society, with other ethnic groups in Indonesia, even to the tourists who visit to Bali. Now the Tri Hita Karana, is not only well implemented in Bali, also elsewhere, especially who want a safe living environment, peaceful, prosperous, tranquil. Peaceful coexistence. Gusti Bali A Local Private Tour Organizer offers special Bali Tour packages with flexible time arrangements, also offers Bali Transport Service with driver and Special Discount Rate for your holidays in the Paradise Island of Bali. 380 posts

Gianyar(Penabali.com) - Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU), Duarte Pacheco, mengunjungi tempat wisata bersama Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana, di Ubud, Gianyar, Jumat (25/03/2022). Pacheco menikmati destinasi wisata Pulau Dewata usai diselenggarakannya Forum IPU ke-144 di Bali International Convention Center (BICC) Nusa Dua, Badung

The Balinese – and other Indonesian – cultures managed to achieve a high level of sophistication without any excessive pressure upon the balance of Mother am sure all of you, all readers, love bananas. They are ubiquitous in Bali. On roadsides, in back gardens, but weirdly enough, not in plantations. Why? Very simply because in the times of yore, before you came to Bali, the banana had to be ready anytime. But it was not only the fruit people were after, but the leaves. They could be used to wrap food, or as a plate; or better, when it rained, it was a perfect umbrella. And, as we say now, they were perfectly was nearly everything else in fact. No concrete was ever used, but clay bricks. Roofs were of alang-alang thatch or clay tiles. Roof beams of the highly sophisticated carpentry were joined without using a single metallic nail. As a matter of fact, iron, all important, was a rare and expensive material. And there was bamboo of course, which could be turned into a house, food, a spear or nearly any cooking in all, Balinese – and other Nusantarian- cultures managed to achieve a high level of sophistication without any excessive pressure upon the balance of Mother Nature. Of course the Balinese have in the past interfered with Nature. But, before modern times, they have done so beautifully they have carved landscapes into rice fields, they have built biodegradable temples in the middle of the forest. They have made Nature a partner in their search of a Balinese pantheistic character of Balinese religion has, to a certain extent, contributed until recently to the preservation of the island’s nature. Trees are living beings. They may be endowed with only one single life principle ekapramana, compared to animals, which have two such principles –dwipramana, and human beings, who have three tripamana. But they all the same must be treated properly. Thus big trees are dressed one wraps a sarong around their trunk as a sign that they are living beings. Some are even provided with a nearby shrine, through which their “dweller spirit” duwe of the tree is addressed offerings by passers-by. For these reasons, one may not cut a tree without proper ritual precautions. After cutting the trunk, woodcutters never miss inserting a small branch on the stump and address it a small offering pejati, complete with the proper prayer. “O, Lord”, they will say ,” Don’t show your anger to me for having made you fall. Accept instead my offering as your reward’’. And for each tree they fell, they will plant a sapling nearby, with another fact, all aspects of nature are sacred, and all have their protective deity. The earth is the Mother goddess, Pertiwi. Fertilized through the entreaties of the god of water, Wisnu. Their union begot the demonic Bhoma, protector of vegetation. The mythical protector of Balinese villages, the Barong, is actually known as the Lord of the Forest, and its opponent, Rangda the witch, acquire her magical powers through the intercession of the cemetery’s huge kepuh trees. This reminds us that Man’s clearing of the forest is a relatively recent phenomenon. Until the 19th century, when the population was one third or one fourth of what it is now, villages were still often separated from one another by big expanses of in close symbiosis with nature, the Balinese have organized their environment in accordance with principles that reflect their awareness to remain in harmony with the larger cosmic order or Bhwana Agung. Thus they organize their occupation of land and architecture following two axis of pure-impure mountain/sea kaja/kelod on the one side, corresponding respectively to the place of origin of irrigation water and the other the receptacle of used water; and East/West kangin/kauh on the other side, corresponding respectively to the rising and the setting sun. Thus the household temple mrajan is always situated kaja-kangin, the purest corner of the compound, and the cemetery is also situated in the kelod part of the village, on the side of the used waters. Similarly they establish and build villages, temples, buildings, the island of Bali and Man himself– as duplicates of the tripartite structure of the world the Bhur demonic, Bhwa middle/human , Swah godly. Thus the lay-out of temples comprises three successive yards running along the axis of relative purity. The outer, “kelod” yard, called jaba , belongs to the “profane”; the middle jaba tengah is reserved to human-level activities; while the “inner” yard jeroan is where the gods reside, with the seat of Atintia or Siwa, God occupying the purest kaja-kangin traditional Bali was effectively a setting in which virtually everything was biodegradable –hence the paucity of archaeological remains—and in which Man, with its villages and rice fields, was harmoniously inserted in the island’s lush nature, things have drastically changed in the last forty years. Not only has population grown from 2 to million, but it has urbanized at a fast rate and moved en masse to the Southern part of the island. The greater Denpasar, which had a population of 150 thousand in 1970, has around one million now. Today’s population do not concentrate any more on high grounds close to rice fields, but increasingly along the roads, with a drastic impact on the beauty of the island – rice terraces are more often than not, occulted by shoddy buildings or overly imposing art shops. As for the banana leaves, they have disappeared, replaced by plastic clogging the rivers and littering the such development, what is – sadly – interesting is that instead of facing reality and taking necessary steps, most Balinese, apart from largely impotent NGOs, prefer invoking the past. They have come up with what they call a set of “Balinese Philosophical Principles”, the Tri Hita Karana, which emphasizes harmony between the Man or the social principle Pawongan, Nature Palemahan and the godly principle Pahyangan. Tri Hita Karana has become a favourite mantra for local officials and public intellectuals. They constantly invoke harmony as being a given feature of Bali, as if it were an a-historical birthright of the ignores a few things first Tri Hita Karana is, like many other things, an invented tradition. Probably dug from some obscure manuscript no one knows which one, it was brought to the fore in the late 1960s by a well-known intellectual of the days, the late Gusti Ketut Kaler. It played a function for a time modern Balinese architectural norms were defined in accordance with its principles. Alas, they were mainly enforced when it came to government buildings or foreign investments. It was never applied to urban planning or to ordinary two combined phenomenons –deterioration of the environment and Tri Hita Karana craze—underline the impotency of modern Balinese to face reality, to take concrete steps to protect their environment. Battered by modernity and globalization, flattered by all quarters because of the reputation of their culture, today’s Balinese seem to refuse to face the challenges of their future, they prefer to withdraw into an idealized past, that of a tradition of their dreams. That of an island long characterized by the fact that all’ its inhabitants were active participants of its arts and culture, it is a sad development indeed. It explains why people prefer to wrap food in plastic rather than banana surprise if mother earth is Couteau An observer of Bali for over 40 years, Jean Couteau is a graduate of the Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales and former lecturer at the Denpasar Institut Seni Indonesia. He is a reputed specialist on Balinese culture, having authored Puri Lukisan 2000, Un Autre Temps Les Calendriers Tika de Bali 2004 Time, Rites and Festivals in Bali 2013, with Georges Breguet, and Myth, Magic and Mystery in Bali 2018 – to name but a few. He is a multilingual writer, contributing for Indonesia’s national paper, Kompas, with his column “Udar Rasa” published in the Sunday cultural page in Bahasa Indonesia. He also contributes a monthly cultural piece for NOW! Bali.

PemerintahIndonesia akan menawarkan konsep kosmologi Tri Hita Karana dalam Forum Budaya Dunia (World Culture for Development Forum/WCF) sebagai solusi Tri Hita Karana dalam Agama Hindu Latar belakang historis. Istilah Tri Hita Karana pertama kali muncul pada tanggal 11 Nopember 1966, pada waktu diselenggarakan Konferensi Daerah l Badan Perjuangan Umat Hindu Bali bertempat di Perguruan Dwijendra Denpasar. Konferensi tersebut diadakan berlandaskan kesadaran umat Hindu akan dharmanya untuk berperan serta dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kemudian istilah Tri Hita Karana ini berkembang, meluas, dan memasyarakat. Pengertian. Secara leksikal Tri Hita Karana berarti tiga penyebab kesejahteraan. Tri = tiga, Hita = sejahtera, Karana = penyebab. Pada hakikatnya Tri Hita Karana mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan itu bersumber pada keharmonisan hubungan antara Manusia dengan Tuhannya. Manusia dengan alam lingkungannya. Manusia dengan sesamanya. Unsur- unsur Tri Hita Karana. Unsur- unsur Tri Hita Karana ini meliputi Sanghyang Jagatkarana. Bhuana. Manusia Unsur- unsur Tri Hita Karana itu terdapat dalam kitab suci Bagawad Gita berbunyi sebagai berikut Bagawad Gita Artinya Sahayajnah prajah sristwa pura waca prajapatih anena prasawisya dhiwan esa wo'stiwistah kamadhuk Pada jaman dahulu Prajapati menciptakan manusia dengan yadnya dan bersabda dengan ini engkau akan berkembang dan akan menjadi kamadhuk dari keinginanmu. Dalam sloka Bhagavad-Gita tersebut ada nampak tiga unsur yang saling beryadnya untuk mendapatkan yaitu terdiri dari Prajapati = Tuhan Yang Maha Esa Praja = Manusia Penerapan Tri Hita Karana. Penerapan Tri Hita Karana dalam kehidupan umat Hindu sebagai berikut Hubungan antara manusia dengan Tuhannya yang diwujudkan dengan Dewa yadnya. Hubungan manusia dengan alam lingkungannya yang diwujudkan dengan Bhuta yadnya. Hubungan antara manusia dengan sesamanya diwujudkan dengan Pitra, Resi, Manusia Yadnya. Penerapan Tri Hita Karana dalam kehidupan umat Hindu di Bali dapat dijumpai dalam perwujudan 1 Parhyangan Parahyangan untuk di tingkat daerah berupa Kahyangan Jagat Di tingkat desa adat berupa Kahyangan desa atau Kahyangan Tiga Di tingkat keluarga berupa pemerajan atau sanggah 2 Pelemahan Pelemahan di tingkat daerah meliputi wilayah Propinsi Bali Di tingkat desa adat meliputi "asengken" bale agung Di tingkat keluarga meliputi pekarangan perumahan 3 Pawongan Pawongan untuk di tingkat daerah meliputi umat Hindu di Bali Untuk di desa adat meliputi krama desa adat Tingkat keluarga meliputi seluruh anggota keluarga Nilai Budaya. Dengan menerapkan Tri Hita Karana secara mantap, kreatif dan dinamis akan terwujudlah kehidupan harmonis yang meliputi pembangunan manusia seutuhnya yang astiti bakti terhadap Sanghyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, cinta kepada kelestarian lingkungan serta rukun dan damai dengan sesamanya ^{VideoDharma Wacana Berbahasa Bali dengan judul Tri Hita Karana Pantang Ngajegang Jagat Bali.} NGAJEGANG JAGAT BALI MALARAPAN ANTUK TRI HITA KARANA Inggih, suksma aturang titiang, majeng ring pengenter acara antuk galah sane kapaica ring sikian titiang. Sadurung titiang nglantur matur lugrayang titiang, ngiring ida dane sareng sami nunas ica majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Malarapan antuk ngaturang pangastungkara. “Om swastyastu” Inggih ida dane sareng sami, sane wangiang titiang ring galahae sane becik puniki, angayu bagia pisan manah titiange, riantukan sangkaning asung kerta waranugraha Ida Sang Hyang Widhi,presida titiang matemu wedana sareng ida dane sami, gumanti ngaturang dharma wacana ring rahinane mangkin. Mungguing dharma wacana sane jagi aturang titiang, inggih punika Ngajegang Jagat Bali malarapan antuk Tri Hita Karana. Ring tepengane mangkin titiang wantah matetegar mapikeling ring ida dane, pamekas ring para yowana, mogi mogi napi sane uningayang titiang wenten pikenoh nyane. Ida dane, yening maosang indik Tri Hita Karana punika kawangun antuk tigang kruna inggih punika Tri Hita miwah Karana. Tri mateges tiga, hita mateges bagia , karana mateges sane ngawinang. Artos sejangkep nyane inggih punika tigang soroh sane ngawinang bagia. Tigang sorohe punika wantah parhyangan, pawongan, miwah palemahan. Punika patut uratiang mangda ajeg jagat bali ring genah punika sane presida ngawit sekancan karma. Ida dane sareng sami sane mangkin titiang jagi metaken; napi mawinan jagat bali sane alit puniki prasida kaloktah ke dura Negara ? ida dane manawi sampun pawikan, boya je tios sane ngawinang. Inggih punika sane kapertama indik budaya meyadnya sane nyihnayang rasa subakti majeng Ida Sang Hyang Widhi majalaran antuk upacara, sane kaping kalih indik paras paros menyama braya, kabaos ramah tamah sane ngawinang rasa welas asih ketah kebaos Bali Shanti. Sane kaping tiga indik keasrian jagat bali sane tan mari nuduk kayun lan ngulangunin. Yening selahang titiang ring sastra agama hindu, punika maka pah-pahan Tri Hita Karana. Ida dane yening maosang ngajegang jagat bali malarapan antuk Tri Hita Karana punika wantah mikukuhin jagat bali malarapan mikukuhin ajaran Tri Hita Karana, napi mawinan titiang ngaturang indike puniki napi ke Tri Hita Karana sampun nenten ajeg kemargiang ring bali? Sayuwakti ajahan punika sampun nyusup ring kahuripan para janane sakewanten akeh pikobet nyane sane ngawinang sayan rered pikayun para janane jagi ngelimbakang Tri Hita Karana ne puniki. Napi pikobete punika? Inggih lugrayang titiang ngetah punika. Sane kapertama indik parhyangan. Parhyangan wantah paiketan sang rumaga brahmana majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa riantukan jagat miwah sedaging nyane punika sami wantah pemargin Ida Sang Hyang Widhi masrana antuk yadnya. Indike punika mungguh ring Bhagawan Gita Aji Ayat III Sloka X inggih punika Sahayajnah prajah srishtva puro, vacha prajapatih anena prasavishya dhvam esha vo, stv ishta kamadhuk Sane mapiteges duk rihin Sang Hyang Prajapati utawi Sang Hyang Widhi sane ngardi jagate puniki mesrana antuk yadnya. Sane mangkin sampun sepatutnyane iraga sane meyadnya maka penaur utang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi. Sakewanten yening uratiang ring kahuripan para janane ring Bali ngenenin indik meyadnya, punika kaanggen wantah masrana antuk banten sane ageng kemanten. Nika mawinan akeh para janane setata mautsaha mekarya banten yadiastun majalaran antuk utang, memaling, miwah sane tiosan. Swadarma sane pinih utama nenten kauratiang becik, riantukan wantah mesrana antuk banten kemanten kasengguh sampun prasida nyujur Ida Sang Hyang Widhi. Ida dane boya je mesrana antuk banten kemanten iraga prasida ngaturang bhakti, sakewanten mangda presida kadulurin antuk parilaksana sane patut manut ring sastra agama punika taler kadulurin antuk manah sane lascarya minakadi setata mapitulung ring anake tiwas, maka dadosan preti sentana putra sane suputra miwah sane lianan. Yening sampun presida melaksana kadi asapunika pacang presida nyujur Ida Sang Hyang Widhi. Inggih, ida dane sareng sami sane wangiang titiang, lanturang titiang sane kaping kalih indik pawongan. Pawongan wantah paiketan kramane paras paros majeng ring semeton karma sane tiosan kekawitin antuk Tat Twam Asi. Ring jagate sekadi mangkin ngenenin indik menyama braya sampun sayan rered turmaning parilaksana sane nulurin dewek pedidi nike sane kawangge. Ring jagate sekadi mangkin akeh anake maparilaksana nenten ngeratiang anake tiosan minakadi korupsi,kolusi, nepotisme sane sayan nincap, sios malih mamati-mati jadma tanpa itungan sekadi wicara sane wenten ring Klungkung, inggih punika wenten jadma sane lascarya maparilaksana mutilasi utawi mukang-mukang jadma siosan, bilih-bilih jadma punika nenten sios wantah gelan ipun. Wenter taler merebat sareng pasemetonan, sangkaning megarang tanah,megarang waris, miwah megarang setra. Punika sami riantukan paiketan para janane jagi nelebang indik pawongan kantun ka kutang. Sepatut nyane yening dados jadma, dharmane sane kamargiang mangda madue kawigunan ring jagate, sekadi sane mungguh ring Sarassamuscaya Sloka XVI inggih punika Kadi karma sang hyang Aditya, an wijil, humilangken petengning rat, mangkana tikang wwang mulahakening dharma, an hilangaken salwiring papa. Sane mapiteges sekadi pamargin Sang Hyang Surya ngawit medal ngicalang teked jagate, kadi asapunika anake sane setata ngelaksanayang dharma pacang presida ngicalang sekancan pikeling yening sampun presida iraga kadi asapunika janten paiketan pasemetonan iraga setata becik. Inggih, ida dane lugrayang titiang jagi ngaturang sane kaping tiga indik palemahan. Palemahan punika wantah paiketan kramane majeng ring wewidangannyane. Jagat miwah sedaging nyane punika sami wantah kekardinin olih Ida Sang Hyang Widhi riantukan ida polih gelar utpeti, stiti, miwah praline jagate puniki. Tan bina sekadi lembu sane setata ngamedalang empehan sane ten pegat-pegat kaperes olih kramane tur kabukti. Wantah kadi asapunika jagate sane setata mapaica panugrahan minakadi ajengan utawi pangan sane melakar antuk pantun, umah utawi papan sane melakar antuk taru, penganggen titinge mangkin punika taler pengangge ida dane sareng sami sane melakar antuk kapas. Indayang je kayunne mangkin manawita sami daging gumi inucap kaicalang janten i manusa, beburon, entik-entikan pacang pateh. Nike mawinan sampunang ngawag-ngawag nerbak alas, nube ulam, ngentungang luhu sane mawiguna sane presida ngranayang sungkan. Ngiring iraga nulad pemargin Sang Pandawa sane mungguh ring cerita Mahabrata sampun napi utsaha ida kesarengin olih Drupadi ring kalaning jagat astina kepah dados kalih ida sang Pandawa ngemolihang genah sane panes ngentak sakewanten prasida kawangun jagat Indra Prasta sane becik tur ngulangunin. Punika sangkaning utsaha ida sareng sami. Sane mangkin ngiring iraga sane mautsaha yening nenten iraga sire malih?. Yening baosang abot sing ngerti abot, sakewanten yening sampun kadulurin antuk manah lascarya janten prasida kamargiang. Inggih ida dane sareng sami yening cutetang titiang daging dharma wacana I wawu inggih punika Tri Hita Karana patut limbakang, kakukuhang mangda jagat miwah sedaging nyane presida nemu bagia genah linggah becik kacingak. Sekadi tatujon agama hindu Moksartam jagaditha yaca iti dharma inggih punika nemu bagia sekala niskala kadasarin antuk dharma. Inggih ida dane sareng sami sane wangiang titiang, wantah kadi asapunika titiang presida matur ring rahinane mangkin. Mogi-mogi wenten pikenoh ipun ring sajeroning kahuripan manawita wenten atur titiang sane nenten manut ring arsa titiang nunas geng rena sinampura riantukan tan hana wong swasta analus, nenten wenten jadma sane patut. Maka wasananing atur puputang titiang antuk ngaturang parama shanti. Om Shantih Shantih Shantih Om.

PidartaBahasa Bali Tentang Tri Hita Karana Oleh Diposting pada 01/02/2021 Its also often quoted as a basis for sustainable development. Istilah Tri Hita Karana muncul pada tahun 1969 dalam seminar tentang desa adat. Untuk mengunduh File Gunakan tombol download dibawah ini.

Hajiasal Yogyakarta yang positif COVID-19 akan dikarantina di selter. Jumat, 29 Juli 2022 16:18 PidartaBahasa Bali Tentang Tri Hita Karana. Jul 06, 2021. Pidarta Tri Hita Karana Pinaka Dasar Ngrajegang Budaya Bali | PDF. Pidarta Bahasa Bali Tentang Tri Hita Karana - Revisi Id. Pidarta Basa Bali | PDF. Pidarta Bahasa Bali Tentang Tri Hita Karana - Beinyu.com. PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN SPIRIT TRI HITA KARANA. Contoh Contoh Pidato .